Kades Lawan Pembentukan Pansus BLT DPRD Bulukumba, Diduga Sarat Kepentingan Politik

Senin, 13 Juli 2020 12:01
Belum ada gambar

Kantor DPRD Bulukumba. (Dok Upeks)

FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA– Pembentukan panitia khusus (pansus) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berpolemik. Kepala desa menolak. Penolakan itu dipimpin Kepala Desa Bontonyeleng, Andi Maurawagali.

Adik Bupati Bulukumba, Andi Sukri Sappewali itu menuding pansus DPRD ditunggangi kepentingan politik. Apalagi menjelang pesta demokrasi di kabupaten berjuluk Butta Panrita Lopi itu.

Pria yang akrab disapa Opu itu menggalang dukungan dari kepala desa (kades) lainnya. Ada 109 kades mendukung langkah Opu. Mereka akan mengepung gedung DPRD Bulukumba sebagai aksi protesnya.

“Tidak jauh dari situ, (kepentingan kelompok), situasi sekarang memanas,” ujar Opu, Minggu, 12 Juli.

Selain itu, Opu menuding dibentuknya pansus tidak memiliki urgensi jelas. Mestinya DPRD melakukan rapat kerja dengan instansi terkait dan kepala desa. Bukan mengurusi penyaluran bantuan yang diduga tidak sesuai mekanisme.

Apalagi program BLT DD ini merupakan kebijakan pemerintah pusat di tengah pandemi. Negara tidak boleh dicampuri selama untuk kepentingan masyarakat. Terlebih lagi DPRD Bulukumba.

“Apakah sudah separah itu sehingga harus dibentuk pansus, kami justru mempertanyakan DPRD yang tidak paham alasandibentuknya pansus,” ujarnya.

Dia bersama ratusan kepala desa di Bulukumba telah melakukan konsolidasi. Mereka menolak dan mendesak pansus tersebut dicabut.

“Rencananya hari Senin besok (hari ini,red) kami ke DPRD,” tegasnya.

Ketua Pansus BLT DD DPRD Bulukumba, Pasakai, memastikan pembentukan pansus bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Kami hanya menjalankan amanah dari Ketua DPRD Bulukumba, tidak etis kalau kami yang tanggapi, yang pasti tidak ada kepentingan politik,” bebernya.

Tidak hanya dana desa, DPRD Bulukumba juga membentuk dua pansus lainnya. Yakni pansus untuk menelusuri Dana Operasional Kesehatan (BOK) dan dana Covid-19 yang dikelola pemkab Bulukumba.

Pansus BOK sudah bekerja, hasilnya ditemukan adanya kesalahan dalam proses perencanaan. Setiap puskesmas tidakmemasukkan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Padahal dalam Permenkes nomor 3 tahun 2019 diatur terkait itu.

“Tapi mereka (pihak puskesmas,red) beralasan jika juknis diterima setelah anggaran ditetapkan,” kata Ketua Pansus BOK, Andi Pangerang Hakim.

Sementara Ketua DPRD Bulukumba, Rijal saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, tidak berhasil. (sir/dir/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI