FAJAR.CO.ID, MASAMBA - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani meminta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.
Hal tersebut menyusul kebijakan Pemerintah Daerah Luwu Utara di awal tahun 2021 terkait evaluasi Non ASN.
"Kebijakan Non ASN yang dirumahkan ini mungkin tidak populer, saya paham tapi saya yakin dan percaya saya tidak akan goyang. Sebab, selama ini boleh jadi ada dan banyak diantara OPD yang sangat mengandalkan tenaga non ASN. Untuk itu, sekarang lihat SDM yang kita miliki, lalu optimalkan," tegas Indah, saat menyampaikan arahan pada kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Senin (2/2/2021) kemarin di Aula La Galigo.
Bukan tanpa alasan, Indah menuturkan, kebijakan tersebut diambil melalui analisis yang cukup panjang.
"Banyak sekali analisis dan pertimbangan untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Hasil temuan kita bahwa SDM tidak optimal karena tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh tenaga non ADN, pdahal harusnya yang kita optimalkan adalah SDM yang sudah ada," terang Indah.
Meski begitu, Indah menegaskan, Pemda tidak menutup ruang utamanya pada layanan teknis.
"Seperti di rumah sakit, sekolah, Dinas Kesehatan, Satpol PP untuk penegakan Perda misalnya, namun harus dioptimalkan dan berdasarkan kebutuhan. Terkait kebijakan merumahkan, jangankan tenaga sukarela, P3K setiap tahun kita tandatangan, dan bapak ibu PNS juga kita evaluasi, bedanya tidak dirumahkan," pungkasnya. (Rn)
