Sebelum rapat berakhir, Humas FPR Bulukumba, Salman menyampaikan pembangunan yang tidak partisipatif menjadi sumber masalah.
“Setiap pembangunan di Bulukumba sering terjadi penolakan bagi segelintir masyarakat karena masyarakat sering tidak dilibatkan dalam merencanakan pembangunan. Masyarakat sering dianggap menjadi objek dalam pembangunan itu, padahal ujung-ujungnya yang disuruh untuk berkonstribusi dalam menjaga dan menata adalah mereka,” ucap Salman.
Menurutnya, Water Front City (WFC) tahun 2014 menjadi contoh pembangunan yang mendapatkan penolakan keras. Selain karena analisis lingkungan yang dinilai memberi dampak buruk, juga berdampak buruk bagi sumber mata pencaharian masyarakat.
“Disini, kalau dilihat dari fakta yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kenapa mereka lebih memilih pekerjaan yang penuh risiko padahal ada pekerjaan lain. Sekarang misal, saat angin barat disisilain banyak rumput laut yang hanyut.
Saat itulah mereka akan dapat memungut banyak rumput laut yang tersapu ombak, namun disisilain ada resiko yang mengancam mereka tanpa adanya jaminan keselamatan kerja. Betapa berharganya pekerjaan itu bagi mereka. Karena memang hanya itu satu-satunya sumber penghidupan mereka,” tegas Salman.
Hingga rapat berakhir, sikap warga tetap sama yaitu menolak untuk membongkar rumahnya hingga batas waktu yang telah diberikan dan memutuskan untuk tetap bertahan mengingat tidak ada jaminan relokasi dari pemerintah.
Warga juga akan melakukan kerja bakti di kawasan pesisir serta di sekitar rumah mereka untuk memperindah pemandandangan serta berharap dengan upaya tersebut upaya pengosongan paksa tidak terjadi. (selfi/fajar)
