Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
Pemerintah Indonesia bersama dengan Negara lainnya yang tergabung dalam Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diharapkan merencanakan pembangunan dengan pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana indikator SDGs yang terdiri dari 17 tujuan, 169 Target dan 241 Indikator ini menjadi komitmen global untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2030 mendatang sebagai buah kelanjutan dari MDGs (Millenium Development Goals) yang telah berakhir sejak tahun 2015 yang lalu.
Pemahaman SDGs dengan empat pilarnya serta pemahaman tujuan, target dan indikatornya merupakan langkah awal bagi pemerintah, perusahaan dan pemangku kepentingan untuk merencanakan pembangunan di daerahnya dengan mengimplementasikan indikator SDGs agar memberikan manfaat yang besar untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas lingkungan. Selain itu ada empat pilar Pembangunan Indonesia 2045 yang menjadi acuan penting dalam proses pembangunan Nasional baik dari Pusat hingga Daerah yang harus dijalankan yakni pembangunan manusia dan penguasaan Iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Tantangan Otonomi Daerah dan Revolusi Industri 4.0
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka tantangan berupa tuntutan pemenuhan tujuan dari kebijakan otonomi daerah yang meliputi pengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi hal penting yang harus dirumuskan percepatan realisasinya terlebih saat ini tantangan pemenuhan Informasi Teknologi (Iptek) di era revolusi industri 4.0 semakin menuntut setiap Pemerintah Daerah yang mau tidak mau, suka atau tidak suka harus menyiapkan Sumber Daya Manusia yang lebih profesional dan cakap dalam menjalankan tugas pembangunan daerah di berbagai sektor.
