”Perlu diingat bahwa setelah harga BBM dinaikkan pun, anggaran Rp502T tetap tidak cukup hingga akhir tahun. Dengan asumsi terendah ICP di angka US$97/barel, hingga akhir tahun masih diperlukan tambahan Rp89,3 T. Jauh lebih besar dibanding surplus hitung2an Anda di Rp14,8 T,” tambahnya.
Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menyebut adanya narasi menyesatkan dibalik kenaikan BBM.
Dia menjelaskan, di tengah proses pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM. Kebijakan tersebut akan memicu inflasi dan berimplikasi serius terhadap ekonomi yang baru menggeliat kembali.
Sayangnya, di tengah tren harga minyak dunia yang terus turun sejak Agustus lalu, akhir pekan lalu Jokowi justru mengumumkan kenaikan harga BBM dari Pertalite, Solar dan Pertamax.
Harga Pertalite, misalnya, naik hampir 31 persen, dari sebelumnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sementara itu, harga Solar bersubsidi naik lebih dari 32 persen, dari sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.
Sedangkan harga Pertamax naik sebesar 16 persen, dari sebelumnya Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Menurutnya, kebijakan ini penuh dengan tanda tanya. Apalagi, sejumlah narasi yang dibangun pemerintah untuk membenarkan kebijakan ini terbukti menyesatkan.
”Saya mencatat ada beberapa narasi menyesatkan terkait dengan kebijakan harga BBM dan subsidi pemerintah di bidang energi,” ucapnya, Rabu, (7/9/2022).
Dia membeberkan, Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah melontarkan pernyataan bahwa anggaran subsidi energi mencapai Rp502 triliun dan jumlah itu sangat membebani APBN.
