Syamsuddin A Hamid juga mengajak warga untuk mengawasi dan melaporkan jika ada oknum yang menyalahgunakan bantuan PKH tersebut.
“Rekam, kasih tahu sama saya jika masih ada petugas PKH, termasuk Dinas Sosial yang terkait dalam bantuan-bantuan itu masih menggertak-gertak masyarakat,” tegas Syamsuddin.
Berikut video Bupati Pangkep meminta untuk tidak menggertak masyarakat putuskan bantuan PHK jika tak memilih calon Bupati tertentu
Sebelumnya diberitakan, Andi Walinga selaku Kuasa Hukum Paslon Abdul Rahman Assagaf-Muammar Muhayang (RAMAH), mengaku telah melaporkan empat oknum pendamping PKH ke Gakkumdu Pangkep, lantaran adanya dugaan intimidasi KPM untuk mendukung Paslon Bupati Pangkep.
“Ada empat pendamping yang kami laporkan. Kami sudah ada bukti-bukti keterlibatannya di Pilkada Pangkep. Dimana pendamping itu memberikan dukungan ke salah satu paslon,”
“Bahkan juga mengintimidasi penerima PKH, harapan kami Gakkumdu bisa betul-betul mengusut kasus ini,” terang Andi Walinga.
Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara telah meminta kepada sejumlah kepala daerah yang menggelar hajatan Pilkada meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak akan disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu, apalagi mengaitkannya pada pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.
"Iya itu kita sudah tegur beberapa (kepala) daerah, jadi tolong teman-teman kepala daerah ini jangan dipolitisasi," Tegas dia. (rls)
