FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Palang parkir di DPRD Makassar terus dikritik. Dinilai membuat gap antara wakil rakyat dengan rakyat.
PAKIR elektronik atau Parking Radio Frequency Identification (RFID) di Kantor DPRD Makassar kini sudah beroperasi. Seluruh orang yang akan masuk mesti melewati pemeriksaan (screening).
Dengan palang itu, rakyat yang hendak menyampaikan aspirasi, akan terhalang. Sebab, hanya yang memiliki janjian yang bisa masuk. Sekuriti akan memeriksa mereka di gerbang sebelum masuk ke area kantor.
"Sistem parkir ini terkesan hendak membangun jarak dengan rakyat," sesal aktivis Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Musaddaq, Kamis, 22 April.
Dia sangat menyayangkan ide dari pemasangan palang di Kantor DPRD Makassar itu. Mestinya, hal seperti itu tak perlu diadakan. Sebab, sudah ada sekuriti dan personel keamanan lainnya berjaga.
"Kok, rumah rakyat dipasangi parkir elektronik. Aneh," kata pentolan aktivis HMI (MPO) Cabang Makassar ini.
Hal senada diungkapkan peneliti senior Kopel Indonesia, Herman. Dia heran dengan para anggota dewan yang didapuk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar. "Kok, bisa lolos, ya. Masa Sekwan bisa buat penganggaran begitu saja," herannya.
Masjid-WC
Di area Kantor DPRD Makassar, sebenarnya ada hal yang lebih urgen dibenahi. Mulai toilet yang terkesan jorok hingga kondisi masjid yang berdebu dan sebersih dahulu.
Pantauan FAJAR, water closed (WC) atau toilet sudah apak. Bau tidak sedap menyengat. Lantai keramik penuh debu dan bercak kotoran. Alas kaki kumal dan dinding masjid yang lapuk sana sini.
