Kontroversi RFID, Palang Dewan Buat Gap dengan Rakyat

Jumat, 23 April 2021 10:13

Palang parkir dengan sistem Parking Radio Frequency Identification (RFID) di Kantor DPRD Makassar, Kamis, 22 April. Palang ini dianggap membuat jarak antara dewan dengan rakyat. (Idham Ama/Fajar)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Palang parkir di DPRD Makassar terus dikritik. Dinilai membuat gap antara wakil rakyat dengan rakyat.

PAKIR elektronik atau Parking Radio Frequency Identification (RFID) di Kantor DPRD Makassar kini sudah beroperasi. Seluruh orang yang akan masuk mesti melewati pemeriksaan (screening).

Dengan palang itu, rakyat yang hendak menyampaikan aspirasi, akan terhalang. Sebab, hanya yang memiliki janjian yang bisa masuk. Sekuriti akan memeriksa mereka di gerbang sebelum masuk ke area kantor.

“Sistem parkir ini terkesan hendak membangun jarak dengan rakyat,” sesal aktivis Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Musaddaq, Kamis, 22 April.

Dia sangat menyayangkan ide dari pemasangan palang di Kantor DPRD Makassar itu. Mestinya, hal seperti itu tak perlu diadakan. Sebab, sudah ada sekuriti dan personel keamanan lainnya berjaga.

“Kok, rumah rakyat dipasangi parkir elektronik. Aneh,” kata pentolan aktivis HMI (MPO) Cabang Makassar ini.

Hal senada diungkapkan peneliti senior Kopel Indonesia, Herman. Dia heran dengan para anggota dewan yang didapuk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar. “Kok, bisa lolos, ya. Masa Sekwan bisa buat penganggaran begitu saja,” herannya.

Masjid-WC

Di area Kantor DPRD Makassar, sebenarnya ada hal yang lebih urgen dibenahi. Mulai toilet yang terkesan jorok hingga kondisi masjid yang berdebu dan sebersih dahulu.

Pantauan FAJAR, water closed (WC) atau toilet sudah apak. Bau tidak sedap menyengat. Lantai keramik penuh debu dan bercak kotoran. Alas kaki kumal dan dinding masjid yang lapuk sana sini.

Sekretaris DPRD Makassar Harun Rani menilai palang atau RFID ini sangat baik.Khususnya untuk membatasi agar orang yang tak dikenal tidak berlalu lalang di rumah rakyat tersebut.

Belum lagi anggarannya dinilai tak seberapa. Hanya sebesar Rp200 juta. Harun Rani mengaku sudah melimpahkan proyek ini kepada Plh Kabag Perlengkapan DPRD Makassar, Muh Yusran.

“Parkir elektronik ini sekadar untuk security system. Memproteksi orang atau tamu yang hendak masuk di kantor DPRD Makassar ini,” kata Muh Yusran.

Harus Janjian

Selain itu, juga agar orang-orang yang bekerja di rumah milik rakyat itu bisa merasa nyaman bekerja. Tak diganggu dari tamu tak diundang yang kerap datang menyelonong begitu saja. Padahal, harus buat janji sebelumnya.

“Adanya sistem parkir ini juga baik agar tak ada lagi pencurian di kantor DPRD ini,” ujarnya.

Jadinya, kata dia, bila sistem parkir ini sudah diterapkan, siapa pun yang hendak masuk harus melapor terlebih dahulu di pos jaga. Hendak bertemu siapa atau apakah sudah buat janji atau belum.

“Ya atau tidak, kita akan dikonfirmasi ke anggota dewan atau staf yang dimaksud oleh tamu. Nanti diantar oleh Satpol PP,” sambungnya.

Bila disebut terkesan ekslusif, menurutnya tidaklah seperti itu. Meski memang jauh berbeda dengan rumah milik rakyat lainnya yang ada di Makassar. Terlebih mengalahkan kesan elite dari Kantor Wali Kota Makassar.

Ketua Banggar DPRD Makassar Adi Rasyid Ali mengaku sudah mempertanyakan perihal mengenai pengadaan proyek RFID ini.

“Sekwan bilang alat parkir ini gratis. Tak berbayar. Saya kira sebelumnya berbayar. Lebih jauh tanya Sekwan,” singkatnya. (*/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI