“Pemerintah yang harus paling bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan.Termasuk penyediaan anggaran 20 persen. Para anggo ta DPR dan elite parpol agar menunjukkan komitmen
kebangsaan dengan bersatu menolak draf PPN di bidang pendidikan tersebut,” jelas-
nya. (fjr/eds)
Pajak Pendidikan Tak Sesuai Konstitusi
