Enam unit pelaksana teknis di Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait kepemilikan data sumber daya manusia penyandang disabilitas, menyampaikan catatan datanya dalam diskusi panel.
Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, dan Komisi Pemilihan Umum saling bertukar informasi dan komitmen untuk meningkatkan kelengkapan serta harmonisasi data, agar dapat mendukung layanan sosial yang lebih inklusif bagi para penyandang disabilitas – termasuk mempercepat pencapaian target angka vaksinasi di antara kelompok rentan ini.
Kesempatan ini menjadi titik awal manajemen data penyandang disabilitas yang lebih berkelanjutan, seperti yang diharapkan bersama.
“Saat ini kami mencatat terdapat 57.962 penyandang disabilitas antara usia 5-59 tahun, yang tersebar di seluruh provinsi. Dinas Sosial merujuk pada kelengkapan data di sistem Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) yang terus dimutakhirkan antara lain berdasar kontribusi rutin dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendampingi keluarga penerima bantuan sosial – termasuk keluarga dengan anggota penyandang disabilitas,” jelas Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Bakri,
Khusus catatan penyandang disabilitas, Dinas Sosial telah mengelompokkannya menjadi penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual.
Sementara Dinas Pendidikan mengandalkan catatan dari seluruh Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan data agregat anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah atas.
