Melalui unit pelaksana teknis di kabupaten, kami siap mencatat data profil penyandang disabilitas dan menerbitkan kartu identitas mereka di lokasi vaksinasi,” jelas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Nurfan Fatriah.
Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan advokasi hak pilih penyandang disabilitas sebagai prioritas.
“Kami menjalankan kegiatan pendataan rutin menjelang periode pemilihan umum, maupun di luar periode pemilihan umum. Kami bertekad untuk terus melengkapi data penyandang disabilitas agar pemilu kita semakin inklusif. Tetapi di samping itu, data yang kami miliki dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas demi perbaikan layanan sosial lainnya,” tutur Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Faisal Amir.
KPU sendiri menyimpan data mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau mereka yang telah menikah (meski di bawah 17 tahun), termasuk penyandang disabilitas – sesuai ketentuan hak pilih.
Pada kesempatan yang sama, Dinas Kesehatan mengatakan bahwa perlakuan yang tepat dan inklusif kepada penyandang disabilitas telah diterapkan, dan keterampilan para tenaga kesehatan terkait hal ini semakin ditingkatkan.
“Kami selalu berupaya memastikan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan vaksinasi, berlangsung aman dan nyaman sesuai kebutuhan ragam disabilitas yang berbeda-beda,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Erwan Tri Sulistyo.
