“Data kami tidak termasuk anak berkebutuhan khusus yang belum atau tidak didaftarkan sekolah oleh orang tuanya. Juga tidak termasuk anakanak dengan disabilitas yang berpartisipasi di sekolah umum yang inklusif. Di sekolah umum, mereka tidak dicatat sebagai murid berkebutuhan khusus,” ungkap Kepala Bidang Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Mashari.
Mashari menambahkan, “Dari total data yang dimiliki, terdapat 70% murid SLB dari seluruh provinsi Sulawesi Selatan yang sudah menerima vaksin dosis 1 dan dosis 2. Sementara baru 10% yang menerima vaksin dosis booster. Kesenjangan ini adalah ceruk besar untuk mengejar target pencapaian COVID-19 bagi Provinsi Sulawesi Selatan,”ujarnya.
Pelaksana Tugas Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Yan Hirmawan menyebutkan“Sejak pandemi merebak, kami juga mencantumkan catatan vaksinasi tiap-tiap individu yang disensus. Sehingga data ini juga bisa menjadi sumber verifikasi berapa banyak penduduk yang sudah dan belum divaksin. Di antaranya adalah penyandang disabilitas,"urainya.
Sama seperti Dinas Sosial, data profil penyandang disabilitas telah diberi catatan khusus terkait ragam disabilitasnya dalam sistem BPS.
Di lain sisi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengakui belum semua warga berkebutuhan khusus didaftarkan oleh keluarganya untuk masuk ke dalam Kartu Keluarga atau untuk memperoleh KTP.
“Kami yakin masih banyak penyandang disabilitas yang belum tercatat secara resmi di dalam sistem data kependudukan dan catatan sipil Sulawesi Selatan. Oleh karenanya, kami menyambut baik dan siap mendukung upaya melengkapi data penyandang disabilitas, salah satunya melalui pendekatan ‘jemput bola’ di sentra-sentra vaksin.
