"Demua hal itulag yang mesti terakomodir dalam penyusunan atau perealisasian APBD 2023 dan dalam penyusunannya kita telah merujuk kesana," ucapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan yang menjadi prioritas pengangaran kalai ini yaitu pemulihan ekonomi, penanganan inflasi,perlindungan sosial, peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Kemudian peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan dan sosial dasar lainnya, percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik, dan penciptaan iklim universitas untuk mendorong pengembangan usaha.
"Serta diperlukan pula stabilitas keamanan ketertiban ketentraman dalam kemajemukan serta penanganan dampak iflasi dan ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia," katanya. (sae)
