FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Penerapan sistem E-Government dan Smart City merupakan salah satu upaya untuk memberantas praktik korupsi di Kota Makassar.
Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi mengungkapkan hal tersebut ketika mengikuti forum diskusi anggota City Leader Community di Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat pada Selasa 7 Maret 2023.
Dalam diskusi tersebut menghadirkan narasumber Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD.
Wakil Walikota Makassar itu pun menjelaskan prinsip-prinsip Good Governance, upaya anti-korupsi, serta penerapan e-government dan smart city di Kota Makassar.
Hal ini tentunya sebagai contoh nyata pemerintah dalam meningkatkan tata kelola yang baik dan upaya anti-korupsi.
Program ini juga disebut punya kesesuaian dengan misi Pemerintah Kota Makassar yakni Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul.
Yang tentunya dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
Fatma mengungkapkan bahwa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik secara online.
Dirinya menyebut hal itu bisa meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan data.
“Nah, Smart City sendiri ini gabungan teknologi dan data khususnya pada pelayanan publik. Transparansi dikedepankan,” kata Wakil Walikota Makassar itu.
“Masyarakat juga jadi tahu kerja-kerja kita sehingga bisa memberikan masukan sekaligus mengawasi kami,” ungkapnya.
