FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani meminta Pemerintah Indonesia memperkuat kebijakan dalam negeri sebagai salah satu upaya untuk melakukan perlindungan terhadap para pekerja migran.
Hal tersebut disampaikan Benny Rhamdani dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema "Deklarasi ASEAN Melindungi Pekerja Migran" Senin, 15 Mei 2023.
"Saya ingin memberikan critical point terkait deklarasi ASEAN pada dimensi tindak perdagangan orang. Bahwa itu menjadi kesepakatan ASEAN, ok, kita apresiasi. Tetapi sesungguhnya yang diperkuat ini adalah kebijakan dalam negeri kita," papar Benny Rhamdani.
Dia kemudian menyoroti sejumlah regulasi pemerintah terkait perlindungan pekerja migran yang dinilai belum efektif dan aplikatif dalam penerapannya. Seperti regulasi yang amburadul menyebabkan praktek sindikat perdagangan orang masih marak terjadi di Indonesia.
"Kita punya undang-undang TPPO No. 21 tahun 2007. Kita punya Perpres tentang pencegahan dan penanganan TPPO No. 22 Tahun 2021 yang mengikat 32 Kementerian dan Lembaga. Ini yang saya katakan masih belum terlalu efektif berjalan, belum aplikatif di lapangan sehingga penempatan ilegal itu masih terus terjadi dan marak di lapangan," tegasnya.
Di sisi lain, Benny menegaskan bahwa salah satu persoalan utama sulitnya memberantas sindikat perdagangan orang secara ilegal di Indonesia adalah keterlibatan sejumlah oknum yang memiliki atribut kekuasan.
"Saya sampaikan terbuka, ada oknum TNI, ada oknum Polri, oknum kementerian lembaga terlibat, dan bahkan oknum di BP2MI yang saya pimpin, saya ingin fair dan saya sudah memberikan sanksi yang sangat keras yakni pemecatan," katanya.
