Verifikasi Bansos Bermasalah, Dewan Desak Pemkot Audit Kerja TKSK Dissos

Rabu, 7 April 2021 16:40

Inspeksi Mendadak (Sidak) Komisi D DPRD Kota Makassar ke Dinas Sosial kota Makassar (Zaki/fajar)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi D DPRD Kota Makassar mendesak Wali Kota Makassar melakukan audit terhadap kinerja Dinas Sosial (Dissos), khususnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Sebab banyak masyarakat yang tidak terdata dengan baik soal Bantuan Langsung Tunai (BLT). Begitu pun dengan jenis bantuan lain.

“Kinerjanya kurang maksimal dalam melayani masyarakat terkait pendataan itu sendiri,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar Fatma Wahyudin usai sidak Kantor Dinas Sosial, Rabu (7/4/2021).

Fatma menanyakan soal pendataan yang dilakukan TKSK sebab banyak keluhan masyarakat terkait yang tidak di data sebagai penerima bantuan baik BLT maupun bantuan lainnya.

Selain itu, Fatma menyebut Dinas Sosial tidak mengetahui aset bergerak dan aset tidak bergerak milik pemerintah kota.

“Ada beberapa item yang saya tanyakan mereka tidak tahu. jadi, saya minta pemerintah kota untuk menginstruksikan kepada inspektorat untuk melakukan audit,” sebutnya.

Berdasarkan sidak di lapangan, Fatma mengatakan bangunan Dinas Sosial saat ini sudah tidak representatif lagi digunakan sebab selalu terdampak banjir.

Sementara Dinas Sosial mengolah banyak data, ia mewanti-wanti data masyarakat yang sudah terkumpul tercecer atau rusak akibat banjir.

“Mungkin sebaiknya pemerintah kota bisa memperhatikan untuk diadakan rehabilitasi,” sebutnya.

Sementara, Anggota Komisi D DPRD Makassar Irmawati Sila mengatakan sidak tersebut merespon keluhan masyarakat terkait pelayanan Dinas Sosial yang tidak memuaskan.

“Setelah kami turun memang masih sangat banyak masyarkat yang mengeluh karena mereka yang seharusnya mendapat haknya terabaikan,” kata Irmawati.

Hak masyarakat miskin, kata Irmawati, sudah diatur dalam UU. Seharusnya mereka mendapatkan hak melalui bantuan-bantuan sosial.

“Dari 38 ribu lebih penerima bantuan ini ternyata sekarang masih 27 ribu yang sudah tervalidasi jadi masih sangat rendah sementara kita tahu bahwa di luar 38 ribu ini masih sangat banyak masyarakat yang antri untuk diberikan bantuan,” tuturnya. (Zaki/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI