Kiat Aman Bertransaksi Digital, Lindungi dan Rahasiakan OTP

Senin, 19 Juli 2021 14:35

FAJAR.CO.ID, GORONTALO — Rangkaian Program Literasi Digital “Indonesia Makin Cakap Digital” di Sulawesi, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi bersama Dyandra Promosindo, dilaksanakan secara virtual pada 19 Juli 2021 di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Kolaborasi ketiga lembaga ini dikhususkan pada penyelenggaraan Program Literasi Digital di wilayah Sulawesi. Adapun tema saat ini adalah “Lindungi Diri, Pahami Fitur Keamanan Digital”.

Program kali ini menghadirkan empat narasumber yang terdiri dari Dosen Ilmu Komputer Udinus Semarang Astini Kumalasari, Praktisi Hukum dan Media Ramli Bagy SH, Direktur Prisma Komunika Canny Franky Watae, serta Influencer dan Lifestyle Content Creator Kevin Horax. Adapun yang bertindak sebagai moderator adalah Tristania Dyah selaku jurnalis. Rangkaian Program Literasi Digital “Indonesia Makin Cakap Digital” di Sulawesi menargetkan peserta sebanyak 57.550 orang.

Acara dimulai dengan sambutan berupa video dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyalurkan semangat literasi digital untuk kemajuan bangsa. “Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi, saat jaringan internet sudah tersedia, harus diikuti dengan kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif,” kata Presiden.

Pemateri pertama adalah Astini Kumalasari yang membawakan tema “Cara Aman Transaksi Online”. Menurut dia, semakin pesatnya penggunaan layanan dan transaksi digital turut meningkatkan risiko keamanan bagi para penggunanya. Misalnya dengan modus peretasan akun, penipuan, ataupun penyalahgunaan data pribadi. “Data pengaduan perdagangan elektronik naik pesat dalam lima bulan pertama tahun 2020, sebagian besar meliputi pengaduan phising dan penyalahgunaan akun melalui one time password (OTP),” kata dia.

Berikutnya, Kevin Horax menyampaikan materi berjudul “Memahami Aturan Bertransaksi di Dunia Digital ”. Ia mengatakan, sejumlah aturan yang terkait dengan perdagangan digital antara lain UU Nomor 7/2014 tentang Perdagangan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Dalam UU ITE disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen, maka ancamannya hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Jangan sampai kita teledor dan akhirnya merugikan diri sendiri,” ujar dia.

Komentar

VIDEO TERKINI