"Saya belum tahu kenapa bisa dibatalkan, tapi saya sudah desak tiga sektor, pendidikan, kesehatan dan ke-PU-an, serta teman-teman yang mengelola lorong wisata untuk menyegerakan," katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Darlis mengatakan, kegiatan yang dimaksud tidak dibatalkan sepenuhnya.
Namun ada yang mau dikoreksi lantaran antara Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dengan apa yang ditayangkan ada perubahan.
"Jadi kami pending, hari Senin kembali normal. Karena jangan sampai tidak terbayar, gara-gara tidak sesuai dengan DPA. Saya sampaikan ke Pokja, jangan dulu ditayangkan. Karena nanti di keuangan dipertanyakan kenapa tidak sama, bisa bermasalah lagi," ungkap Darlis.
Dia melanjutkan, perbedaan antara nilai proyek yang tercantum di DPA dan yang dilelang terjadi karena ketidaktelitian saat pengajuan dokumen lelang.
"Anggota ku yang susun. Pas dicek ulang setelah selesai dikaji, ditayangkan, ternyata ada nilai yang tidak sinkron sehingga ada perubahan. Tapi tidak mempengaruhi ji semua," tutur Darlis.
Dia memaparkan, ada Perpres yang mengatur paket-paket kegiatan. Jika kegiatan atau proyek nilainya kecil, yakni dibawah 15 miliar harus satu paket semuanya. Begitu juga untuk kegiatan non kecil diatas Rp15 miliar.
"Ini yang terjadi kemarin, ternyata tidak boleh penggabungan antara yang kecil dan non kecil. Satu paket jalan terdiri dari banyak jalan, disitu digabung antara yang kecil dan non kecil, padahal harusnya dipisah," tambah Darlis.
Dia pun meminta Pokja untuk mengubah dan memperbaiki kembali dokumen yang ada. Serta mengelompokkan kegiatan yang akan ditender sesuai nilainya masing-masing.
