Sementara Haerul, warga Tempe, berujar sulit mencari kepala daerah yang tetap kompak dengan wakilnya sampai masa jabatan mereka berakhir. Namun, dirinya meyakini duo Amran masuk pengecualian.
"Semoga tetap kompaklah sampai masa jabatan berakhir," harap Erul.
Harmonisnya Amran Mahmud dan Amran dalam memimpin Wajo pun berdampak pada pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2015 hingga saat ini.
Lalu, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Wajo untuk 2021 yaitu 6,77, lebih tinggi di atas pertumbuhan rata-rata provinsi dan nasional.
Masih menurut data BPS, Wajo pada 2020 punya jumlah penduduk miskin di 27.690 orang atau 6,95 persen. Pada 2021 turun menjadi 26.220 orang atau 6,46 persen sehingga terjadi penurunan 0,49 persen atau 1.470 orang.
Lalu, untuk angka pengangguran terbuka pada 2020 berada di angka 4,33 persen atau 9.221 orang. Kemudian, pada 2021 turun 0,01 persen atau 156 orang menjadi 4,32 persen atau 9.065 orang.
Di luar itu, hasil survei penilaian integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2021 menunjukkan Pemkab Wajo mendapatkan angka 74,6 di atas rata-rata nasional, yaitu 72,4. Hal ini menunjukkan bahwa Wajo sedang bergerak maju untuk menjadi daerah yang bebas korupsi. (man)
