FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyoroti pemerintah dalam penanganan keamanan di Papua.
Ia meminta pemerintah tidak berfokus pada pembangunan ekonomi di Bumi Cendrawasih saja, tetapi harus mempertimbangkan aspek keamanan.
“Beberapa kali Presiden ke Papua dan berfokus pada pendekatan pembangunan (ekonomi), tapi kurang memberi penekanan pada aspek gangguan keamanan. Kita tidak ingin ada prajurit lagi yang gugur dan jangan ada lagi korban warga sipil,” tegas Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, Senin (17/4/2023).
Kebijakan soal gangguan keamanan di Papua, menurut Christina, sangat penting dirumuskan, karena selama ini operasi penegakan hukumnya dilakukan Polri, sementara keterlibatan TNI hanya mendukung Polri.
“Menko Polhukam telah menyebut KKB kelompok teroris sejak 29 April 2021, maka sudah waktunya Perpres Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme diundangkan, sehingga jelas peran seperti apa yang bisa dilakukan TNI,” tuturnya.
Terlebih lagi, sambung Christina, berdasarkan laporan yang diterima, ternyata banyak prajurit TNI yang dilema ketika berhadapan dengan hukum dalam memberikan penanganan keamanan di Papua. Apalagi jika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM).
“Padahal situasi di Papua saat ini bisa disebut dalam kondisi perang. Personel TNI dan Polri menjadi korban, warga sipil menjadi korban. Sampai kapan ini mau dibiarkan? Kami menunggu keseriusan pemerintah,” tandas Christina. (Pram/Fajar)
