FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menjadi gubernur Sulsel yang tidak henti hentinya mendengungkan integritas. Dalam berbagai kesempatan, orang nomor satu di Sulsel ini terus mengingatkan kepada seluruh pejabat dan ASN lingkup Pemprov Sulsel untuk mengedepankan integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Integritas ini, meliputi kejujuran, transparansi, tidak menyimpang dalam menjalankan proses, misalnya proses tender pembangunan di Sulsel yang menggunakan APBD dan APBN. Bahkan, sudah dapat dibuktikan sejumlah ASN yang harus disanksi tegas secara administratif jika terbukti melakukan tindakan yang menyimpang atau tidak berintegritas.
Dengan semangat integritas yang didengungkan oleh Andi Sudirman tersebut membuahkan hasil. Selama menjabat gubernur, di bawah kepemimpinannya, Pemprov Sulsel mendapatkan predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk 2021 dan 2022.
Ketua Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sulsel (GERMAKS) Rais Rahman memberikan apresiasi atas kinerja Pemprov Sulsel tersebut. Menurutnya, WTP bisa dijadikan dasar bahwa kinerja pemerintahan Pemprov Sulsel berjalan dengan baik dan transparan.
Namun yang menarik, lanjut Rais Rahman,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meraih predikat ‘Baik’ atas indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa tahun 2021 oleh LKPP Republik Indonesia.
Padahal, sistem atau tata kelola pengadaan barang dan jasa menjadi sumber praktik Korupsi dan Kolusi bahkan nepotisme. Tapi Pemprov Sulsel mampu mengubah hal itu menjadikan tata kelola pengadaan barang dan jasa ini transparan dan bebas KKN.
