Sekretaris Apdesi Sinjai Pastikan Isu Unjuk Rasa Mahasiswa Didanai Rp15 Juta Tidak Benar

Senin, 21 Juni 2021 20:44

FAJAR.CO.ID, SINJAI — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Cabang Sinjai, Abd Rajab melakukan klarifikasi terhadap aksi mahasiswa yang diduga dibayar Rp15 juta. Menurutnya, polemik tersebut sudah kelar dan informasinya tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Apdesi Cabang Sinjai, Abd Rajab saat dikonfirmasi ihwal tersebut. Dia bersama Ketua Apdesi Sinjai, Andi Azis Soi telah melakukan pertemuan dengan Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA) bersama Kepala Bappeda Sinjai, Irwan Suaib dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sinjai, Andi Hariyani Rasyid untuk mencari tahu kebenaran informasi itu.

Sebab, wacana aksi mahasiswa yang berlangsung di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sinjai beberapa waktu lalu dan diduga ditunggangi oleh pihak tertentu itu berseliweran di media sosial.

“Kami datang untuk mengklarifikasi soal isu tersebut secara dingin, kita ketemu secara kekeluargaan untuk mengetahui kebenaran informasi itu,” beber Kepala Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan ini, Senin, (21/6/2021).

Oleh karena itu, dia memastikan, isu tersebut tidak benar. Informasi yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pihaknya juga mewaspadai adanya oknum tertentu yang ingin membenturkan antara Apdesi dan Pemkab Sinjai.

“Sudah selesai, sudah kelar semua, tidak ada lagi masalah, kita berharap tidak ada lagi informasi yang beredar yang tidak perlu untuk diketahui,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Cabang Sinjai, Mirwan membantah tudingan aksi yang digelar di halaman Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sinjai ditunggangi pihak tertentu.

Menurutnya, unjuk rasa PMII Sinjai murni sebagai bentuk protes terhadap kegiatan studi banding puluhan kepala desa asal Sinjai ke Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Studi banding itu dinilai sebagai pemborosan anggaran dan tidak efektif karena dilaksanakan di akhir masa jabatan para kepala desa.

Komentar

VIDEO TERKINI