Opini Publik di Era Post-Truth

Senin, 13 September 2021 10:40

Pengamat Politik dan Pemerintahan Unibos, Arief Wicaksono (IST)

Oleh Arief Wicaksono(Dekan Fisip Universitas Bosowa, Peneliti Penta Helix Indonesia.)

Banyak orang yang berpendapat, bahwa saat ini kita telah memasuki era dimana sesuatu yang ditampilkan, dapat melampaui kebenarannya – pasca kebenaran, atau bahasa populernya, post-truth. Frasa post-truth ini pertama kali disebutkan oleh Steve Tesich pada tahun 1992, dalam artikelnya yang berjudul The Government of Lies’ dalam majalah The Nation. Saat itu Tesich menulis frasa tersebut, dalam konteks Perang Teluk dan hubungannya dengan Iran. Tahun 2004, Ralph Keyes dalam karyanya, The Post-Truth Era, bersama komedian Stephen Colber juga membincang hal yang kurang lebih sama: truthiness. Kata ini mengacu kepada sesuatu yang seolah-olah benar, padahal tidak benar sama sekali.

Mengapa Post-Truth?

Pada tahun 2016, terdapat dua peristiwa yang menjadi momentum rebound-nya popularitas kata post-truth yaitu, rencana keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa yang dikenal sebagai British Exit ( Brexit ) dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Di tahun yang sama, kata post-truth bahkan menjadi word of the year dalam kamus Oxford, dimana Oxford sendiri mendefinisikan post-truth sebagai kondisi di mana fakta dan data, tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal.

Saat ini putaran informasi berubah, bergerak, bertambah dan berkembang biak. Saking masifnya, kita yang awam, cenderung berada pada posisi sebagai konsumen informasi, dimana kita harus terpaksa menerima semua itu sebagai cemilan yang pada akhirnya membuat kita mengidap kegemukan, obesitas informasi. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh industri kebohongan masa kini, yang membuat kita merasa jika kebohongan tadi, adalah sebuah kebenaran. Persis seperti kutipan legendaris Menteri Propaganda Nazi Jerman (1933-1945), Joseph Goebbels, “Kebohongan yang diceritakan satu kali, akan tetap menjadi kebohongan. Tetapi kebohongan yang diceritakan ribuan kali, akan menjadi kebenaran”.

Dalam ruang politik, post-truth sangat bersahabat dengan dua entitas yang seringkali dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu untuk mencapai tujuannya. Pertama, Hoax atau berita bohong. Dengan menyemai bibit hoax ke dalam pusaran arus informasi yang real time, tumbuh dan berkembang dengan cepat ini, kita akan selalu mengira, bahwa semua menu yang dihidangkan oleh industri pemberitaan, adalah kebenaran. Bahkan jika yang diberitakan adalah sebuah kebohongan, kita akan cenderung menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Fenomena BuzzeRp adalah sebuah contoh konkrit dari persahabatan antara post-truth dan hoax.

Kedua, entitas yang disebut oleh pegiat media sosial atau media online sebagai filter bubble, yaitu algoritma atau rangkaian operasi perhitungan yang dibuat oleh media sosial atau media online, di mana kita akan selalu disuguhkan informasi yang “sesuai dengan kesukaan kita saja”. Awalnya algoritma ini bertujuan baik, yaitu membuat media sosial atau media online menjadi lebih user friendly bagi kita, para penggunanya. Tetapi saat ini, penyematan filter bubble dalam media sosial kita, membuat kita seolah berada dalam gelembung yang berisi informasi yang itu-itu saja. Kita seperti sulit untuk keluar dari gelembung, dan setiap orang merasa terperangkap dalam gelembungnya masing-masing. Ujungnya, kita tidak akan bisa lagi membedakan, mana yang benar, dan mana yang tidak benar.

Survey (Dan) Opini Publik

Beberapa waktu ini, ruang publik Sulawesi Selatan diramaikan oleh masifnya pemberitaan tentang hasil riset sebuah lembaga survey yang memproyeksikan seorang figur yang relatif cukup dikenal oleh kelas menengah Sulawesi Selatan, sebagai calon wakil presiden potensial dari Indonesia Timur pada hajatan nasional Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Wacana tersebut sontak mewarnai opini publik hari-hari ini dan mungkin hingga beberapa waktu kedepan, antara lain tentang elektabilitas figur yang di framing, dan validitas atau keabsahan hasil survey tersebut. Dari amatan, sekilas ada tiga kelompok yang berkontribusi melanggengkan wacana tersebut. Pertama, kelompok pro, kedua kelompok kontra, dan ketiga, penumpang gratis atau free rider.

Yang pro, akan memproduksi, mereproduksi, dengan terus membagikan berbagai variasi informasi tentang hasil survey itu kepada publik, melalui berbagai media sosial atau melalui grup-grup percakapan serupa Whatsapp atau yang lain. Yang kontra, akan terus mempertanyakan kredibilitas lembaga survey tersebut, mengingat lembaga tersebut relatif baru terdengar, belum terdaftar di Perhimpunan Survey Opini Publik (Persepi), dan leadernya teridentifikasi publik pernah punya kedekatan masa lalu dengan seorang konglomerat tambang dan figur yang diwacanakan. Yang kontra juga akan terus berupaya menggali metodologi survey, mengingat tidak seperti biasanya, konferensi pers hasil survey politik tersebut tidak membagikan file atau print-out laporan lengkap kepada para jurnalis yang mengikuti paparan via Zoom Meeting. Lantas, bagaimana dengan si penumpang gratis? Si Penumpang Gratis akan memanfaatkan panggung pertunjukan, terus bergerak meliuk-liuk bagaikan penari perut yang eksotik, mengikuti alunan irama genderang yang ditabuh oleh si empunya hajat. Begitulah sekilas gambaran dinamika dalam produksi survey opini publik.

Pada tahun 1979, Pierre Bourdieu pernah menulis artikel yang berjudul Public Opinion Does Not Exist yang diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Communication and Class Struggle di New York. Dalam artikel itu, Bourdieu berpandangan bahwa, mempercayai semua responden dari survey opini publik memiliki cukup pengetahuan untuk dapat membangun opini tentang sesuatu yang ditanyakan kepada mereka, adalah sebuah ilusi, karena tidak semua opini, memiliki bobot yang sama. Jason Barabas (2016) dalam studinya Democracy’s Denominator: Reassessing Responsiveness with Public Opinion on the National Policy Agenda, lebih jauh menemukan bahwa rencana aksi dari sebuah kebijakan, seringkali lebih dipengaruhi oleh lobby para elit bisnis dan kalangan berpunya, ketimbang dipengaruhi oleh opini dari publik secara umum.

Persepsi yang terbangun bahwa opini publik yang digambarkan oleh sebuah hasil survey adalah sebuah hal yang valid, kemudian tidak menemukan relevansinya ketika disandingkan dengan fakta bahwa opini publik dalam demokrasi, sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, adalah potret kehendak kelas atau kelompok tertentu saja. Alih-alih ingin menunjukkan kepada publik bahwa itulah kehendak publik tentang sesuatu, survey tersebut juga justru membuka peluang bagi publik untuk menyelidiki dan mencari tahu kebenarannya. Semakin besar derajat amplifikasi atas sesuatu, akan semakin besar juga kecurigaan bahwa sesuatu itu telah dimanipulasi, karena sesungguhnya ia hanyalah sebuah ilusi. Waallahu a’lam bishawab.(*)

Komentar

VIDEO TERKINI