FAJAR.CO.ID, MAROS -- Komisi V DPR RI meninjau Sungai Butta Toa dan Sungai Pammelakkang Je'ne di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (2/2/2023).
Dalam kunjungan kerja spesifik, komisi yang membidangi infrastruktur itu mendorong Kementerian PUPR membangun infrastruktur pengendali banjir.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar, Hamka B Kady menilai perlu adanya solusi konkret baik jangka pendek maupun jangka panjang agar air sungai saat musim hujan tak lagi meluap hingga ke pemukiman warga.
Salah satunya adalah menormalisasi sungai Butta Toa dan Sungai Pammelakkang Je'ne dengan membuat lebih banyak tampungan air berupa kolam-kolam retensi di hulu, di Kecamatan Tompobulu dan drainase di kota Maros beserta peralatan dan fasilitas penunjangnya.
"Perlu dibangun infrastruktur pengandali banjir. Seperti membangun perkuatan tebing di sungai Maros pada area luapan sungai," ujar Hamka.
Selain itu lanjut Hamka, harus ada penegakan hukum dan membuat aturan guna menertibkan daerah bantaran sungai.
"Yang tak kalah penting perlu adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan daerah aliran sungai," tegas politisi senior Golkar asal Sulsel itu.
Namun Hamka menyebut pembangunan pengendali banjir baru bisa direalisasikan tahun 2024 mendatang karena terkendala anggaran.
"Ini akan kita bahas soal penganggarannya. Tahun depan Insya Allah terealisasi. Kami akan ajukan anggarannya karena ini prioritas agar masyarakat tidak kebanjiran lagi," pungkasnya. (*)
