Partispasi Politik dan Tahapan Teknis Pilkada di Masa Pandemi Dipertanyakan

Sabtu, 27 Juni 2020 20:48
Belum ada gambar

Ilustrasi Pilkada 2020

FAJAR.CO.ID — Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu beberapa hari lalu telah bersepakat, pilkada serentak di 270 daerah akan digelar pada 9 Desember 2020. Keputusan itu menimpulkan pro dan kontra. Sebagian pihak tidak setuju dengan kesepakatan tersebut, mengingat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan belum ada tanda-tanda penurunan. Namun, pemerintah dan penyelenggara pilkada tetap kukuh akan melaksanakan pilkada di siatuasi pandemi tersebut.

Menyikapi perbedaan pandangan tersebut, Sekolah Kebangsaan Rumah Produktif Indonesia mengadakan diskusi bertema “Menakar Pilkada di Era Pandemi Covid-19” untuk memberikan pencerahan pada publik bagaimana sesungguhnya menilai  hajatan demokrasi tersebut di era pandemi.

Diskusi yang diadakan melalui video konferensi pada Sabtu (27/06) itu menghadirkan tiga narasumber, yakni Drs Laode Arumahi MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,  Dr Adi Suryadi Culla, M.A, selaku akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, dan Mardiana Rusli yang juga Ketua Jaringan Demokrasi (JADI) Sulsel.  

Mengawali diskusi webinar, ketua harian Rumah Produktif Indonesia (RPI), Hidayat Doe, dalam kata pembukanya memperkenalkan RPI kepada peserta. RPI adalah organisasi yang baru dibentuk di tengah pandemi dengan visi mendorong agar manusia Indonesia tetap produktif di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan bidang dan profesinya. Untuk itulah, RPI membentuk beberapa sekolah atau kluster untuk terlibat di dalam proses pendidikan dan pencerahan publik. Salah satunya Sekolah Kebangsaan.

“Mudah-mudahan melalui diskusi Webinar ini, RPI dapat turut serta dalam upya pencerahan dan pembentukan kesadaran publik terkait pelaksanaan Pilkada di era pandemi ini,” ungkap Hidayat saat membuka diskusi pilkada tersebut.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, dalam paparannya, mengatakan bahwa Bawasu tidak punya kewenangan untuk menetapkan penundaan pilkada, namun berhak menyampaikan masukan terkait pilkada di masa pandemi. Menurutnya, Bawaslu sudah menyampaikan berbagai masukan yang sesuai dengan aspirasi publik, di antaranya  pilkada tidak diselenggarakan secara prosedural saja tetapi bagaimana proses demokrasi tersebut dapat berlangsung secara substansial dan sesuai harapan publik.

Komentar