Kuasa Hukum Masdar Beberkan Keganjalan Tuntutan, Ikadin Sulsel: Harus Dibedah Kewenangannya

Jumat, 3 Juli 2020 11:43
Belum ada gambar

Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Sulsel, Wiwin Suwandi bersama Abraham Samad.

FAJAR.CO.ID, BONE — Ada yang mengganjal pasca sidang tuntutan untuk tiga terdakwa Paud. Dinilai tuntutan kepada Masdar selaku bawahan tidak adil. Dituntut 7 tahun. Sedangkan yang punya kewenangan Sulastri dan Muh Ihsan dituntut 3 tahun saja.

Kasi Intel Kejari Bone, Andi Alamsyah mengatakan, soal tuntutannya berbeda dengan pertimbangan pertama masalah jumlah kerugian yang dinikmati masing-masing. Masdar sudah jelas lebih tinggi, pertimbangan kedua sekaitan pengembalian juga. Sulastri dan Ihsan pengembaliannya lebih banyak dibanding Masdar. “Dua pertimbangan itu yang menjadi dasar sehingga tuntutannya berbeda,” katanya kemarin.

Kuasa Hukum Masdar, Muh Aris mengaku, jika melihat kasus ini jelas ada yang ganjal. Tidak logis. “Masa bawahan tinggi tuntutannya, sedangkan atasan rendah tuntutanmya. Seperti Masdar di sini hanya mau dikorbankan dan dianggap otaknya dalam masalah ini,” akunya Jumat (3/7/2020).

Aris menjelaskan, Masdar dalam kasus ini hanyalah bawahan, tidak mungkin melakukan tugas tanpa ada perintah dari atasannya. Dia pun berharap agar putusan hakim nanti bisa adil. “Semoga putusan hakim nanti bisa adil terhadap klien kami,” harapnya.

Soal pernyataan jaksa sekaitan dengan yang melakukan mark up harga buku hanyalah Masdar saja, Aris membantahnya. Diakuinya memang ada perintah secra lisan melalui Sulastri sama Ihsan sehingga Masdar mencari buku yang murah. Secara otomatis bawahan pasti laksanakan.

“Masalah harga Rp20 ribu Masdar sama sekali tidak mengetahui. Kemudian tidak ada kewenangan Masdar menentukan harga buku itu,” bebernya

Sementara Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Sulsel, Wiwin Suwandi berpandangan, dalam kasus ini harus dibedah kewenangan masing-masing, harus diperjelas intruksi dari Sulastri dan Ihsan kepada Masdar, tidak mungkin Masdar melakukan sesuatu tanpa intruksi atau SOP dari Kasi Paud.

Kalau pun tidak ada perintah seperti itu berarti pihak Paud juga lalai. Bisa dijerat dalam pasal pidana tipikor karena lalai. Yang tidak ditau, apakah si Masdar ini menjual buku memang atas inisiatif sendiri dengan harga Rp20 ribu atau ada koordinasi dengan pihak Paud.

“Itu kan yang masih kabur. Biasanya itu ada tertulis diberikan dari Dinas Pendidikan ke mereka yang menyebarkan itu buku. Apalagi ini uang negara yang dikelola. Saya tidak yakin dari proses birokrasi itu sampai ke Masdar selaku pelaksana yang menjual ke sekolah-sekolah itu tidak ada perintah atau tidak ada SKnya,” sebutnya.

Pegiat Anti Korupsi Sulsel itu menilai, pasti ada surat tugas, dan itu tidak mungkin secara lisan karena rawan. Rawan disalahgunakan. “Masdar ini saksi mahkota, merekalah yang dibebankan tugas terakhir,” jelasnya. (agung/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI