Bawaslu Sulsel Harap Tahapan Coklit Dilakukan Secara Transparan

Rabu, 22 Juli 2020 14:15
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Komisioner Bawaslu Sulsel, Syaiful Jihad mengatalan pilkada tahun ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat ketentuan untuk tidak memberikan akses kepada Pengawas Pemilu dalam mengawasi isi dan subtansi dari pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.

Hal ini disebabkan form A.KWK yang berisi daftar pemilih berbasis TPS tidak diberikan kepada pihak Bawaslu dan pengawas di lapangan.

Menurutnya, A. KWK berisi tentang data pemilih yang akan dicoklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

“Sehingga pengawas desa dan kelurahan yang ditugasi melaksanakan pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data, sub-tahapan Coklit tidak bisa mencermati data pemilih yang ada di A. KWK untuk dicocokkan dengan fakta di lapangan,” ucapnya, Rabu (22/7/2020).

Hal itu mengacu pada keputusan KPU RI, No: 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020 dan diperkuat dengan terbitnya Surat KPU, Nomor: 576/tahun 2020, tanggal 21 Juli 2020 yang secara rinci menjelaskan larangan bagi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/PPK/PPS dan PPDP untuk memfoto, memindai/menggandakan A.KWK, termasuk menyalin dalam bentuk data lunak (soft file) dan memberikan kepada pihak lain.

Syaiful mengaku, kewenangan yuridis dalam implementasinya tidak serta merta dapat dilakukan ketika dalam proses coklit pemutakhiran data pemilih dengan metode sensus oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) tidak memberi ruang yang cukup pada pengawas untuk mengakses data pemilih yang akan dicoklit

“Termasuk untuk memastikan apakah benar yang dikeluarkan (dicoret) itu adalah benar penduduk yang tidak memiliki hak pilih, dan sebaiknya yang dimasukkan ke dalam A. KWK atau AA. KWK adalah benar mereka yang berhak memilih sesuai Undang-Undang,” jelasnya.

Sementara itu, setiap Desa atau Kelurahan, kata dia, hanya ada 1 orang pengawas, sementara setiap Desa atau Kelurahan terdapat banyak PPDP yang melakukan Coklit berbasis TPS.

“Jika satu desa terdiri dari 15 TPS saja, maka akan ada 15 PPDP yang melakukan tahapan Coklit,” ungkap Saiful

Sehingga, dengan tidak diberikannya akses untuk memperoleh data A.KWK (data pemilih) kepada Pengawas, maka secara subtansi dan isi dari A.KWK tersebut, tidak dapat diawasi maksimal.

Jelang pilkada Desember mendatang, ia berharap masyarakat dapat aktif ikut memastikan pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih.

“Jika ada petugas yang datang, maka diharapkan benar-benar melakukan tugasnya dengan baik untuk mendata dan mencocokkan kembali data di A.KWK sesuai dengan yang sebenarnya,”paparnya.

Syaiful juga menyarankan, jika ada masyarakat yang merasa tidak didatangi, agar dapat menyampaikan kepada Bawaslu atau Panwascam dan Pengawas Desa atau Kelurahan yang juga membuka posko pengaduan Pemilih.

Ia menekankan, data Pemilih akurat, konorehensi, mutakhir menjadi baik dan berkualitas. Dengan dilakukan secara transparan oleh semua pihak agar bisa menjamin dna menyaksikan proses coklit yang dilakukan PPDP.

“Tetapi saat proses ini dilakukan tidak transparan, maka ruang-ruang kekhawatiran bahkan kecurigaan bisa menggangu upaya kita untuk melindungi dan menjaga hak konstitusi warga, hak pilih warga, termasuk clean dan clearnya data Pemilih yang dihadirkan salam Pilkada nantinya,” tutup Syaiful. (Anti/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI