"BKD harus stop penerimaan non-PNS. BKD itu satu pintu, tidak ada lagi OPD (organisasi perangkat daerah) yang angkat atau kasi pindah orang. Biar BKD yang mengatur kita melakukan screening supaya kita dapat postur yang ideal. Honorer saja Rp400 miliar, kalau bisa kita rampingkan dan gunakan untuk naikkan TPP," kata Nurdin Abdullah, belum lama ini.(Mg7).
DPRD Sulsel Setuju Rasionalisasi Honorer di Lingkup Pemprov
