Adapun sistem pengoperasiannya, kata dia, juga berbeda. Tidak include dengan unitnya. Sebab, harus melalui proses instalasi. "Sistemnya ini yang mahal. Karena yang akan melakukan instalasi kmai datangkan dari Yogyakarta," terangnya.
Aroma Bisnis
Dikonfirmasi terpisah, Peneliti Senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Herman mengatakan, potensi atau aroma bisnis pada proyek pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung ini sangatlah rawan. Khususnya dalam hal penggunaan anggaran.
Karena itu, kata dia, dengan adanya sistem parkir elektronik di gedung DPRD Makassar saat ini kuat dugaan hanya untuk keperluan memuaskan klien atau bisnis semata. Belum lagi, kegunaan atau fungsi alat tersebut jauh dari kata layak. Sebab, kehadiran mesin itu menjadikan kawasan gedung DPRD Makassar menjadi sangat eksklusif.
"Kami dari Kopel menyayangkan dari fungsi pengadaan mesin parkir ini. Barangnya sudah mahal. Dibeli pakai uang rakyat, malah rakyat pula yang dipersulit masuk di rumah sendiri," sesalnya.
Belum lagi, kata dia, dengan adanya security system ini terkesan ada upaya untuk menjaga jarak dengan konstituen yang setiap saat punya kepentingan dan aspirasi.
"Masuk ke rumah sendiri, kok mesti melapor. Ini kayak milik perusahaan pribadi saja," geramnya.
Soal unsur bisnis, Pelaksana Harian (Plh) Kabag Perlengkapan DPRD Makassar, Muh Yusran membantah bila disebut ada unsur bisnis terkait pengadaan parkir elektronik di area gedung DPRD Kota Makassar.
Menurutnya, mesin parkir itu murni untuk memproteski hal-hal yang tak diinginkan. Salah satunya, menghindari adanya orang luar yang masuk dengan tujuan jahat. Apalagi pernah ada aksi pencurian di kantor tersebut.
