Hanya saja, pihaknya masih menunggu arahan dari pusat. Apalagi Pemprov Sulsel sudah pnunya pengalaman pahit menjalankan angkutan massal. Di mana, program itu harus kandas di tengah jalan. "Bertahap lah. Dikerjakan satu-satu. Agar mengurainya pelan-pelan, enak, tidak nyosor. Semua wilayah kalau bekerja tanpa tahapan pasti berat," bebernya.
Apakah akan ada pembatasan jumlah kendaraan? Ia enggan berkomentar banyak. Hanya saja, untuk memaksimalkan angkutan massal pihaknya akan kembali berkomunikasi dengan kementerian perhubungan. "Segera kami komunikasikan," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Ariady Arsal menyoroti kebijakan pembangunan halte BRT. Saat itu, ia masih menjabat anggota DPRD Sulsel. Ia bertugas di Komisi D. Saat itu, pembangunan halte sudah berjalan di era Kadishub Masykur Sultan pada 2013.
Diakuinya, saat itu, pembangunan halte menghabiskan anggaran besar. Akan tetapi, terkesan sekadar hanya untuk menunjukkan keseriusan Pemprov Sulsel ke Kemenhub. "Kebetulan ada bantuan bus dengan catatan harus ada kesiapan dari pemprov. Makanya dibangun halte. Kami kritik karena takutnya belakangan justru terbengkalai," ungkapnya.
Kini, diakuinya, apa yang ditakutkannya benar. Kala itu, persiapan integrasi angkutan massal bukan hanya melalui halte. Juga, ada perencanaan lain. Misalnya mengatur ulang angkutan kota yang sudah beroperasi lebih awal. Kemudian, membatasi penambahan kendaraan baru melalui kebijakan pemerintah daerah.
"Tetapi justru pembangunan halte yang terus dilakukan. Sekarang sudah tidak beroperasi lagi dan terbengkalai. Kuncinya, harus melalui kajian secara mendalam. Harus terukur,” tambahnya. (*/fajar)
