Mubes Ika Unhas, Hak Partisipasi Alumni Terancam

Sabtu, 13 November 2021 09:23

Muhammad Rusdy

Oleh Muhammad Rusdy

Alumni Fakultas Hukum Unhas

Belum tuntas debat tempat pelaksanaan Mubes, sejumlah alumni menyodorkan pertanyaan menantang, siapa pasca JK. Sementara judul berita sebuah media lokal mengajukan pertanyaan provokatif, “Siapa Yang Layak Gantikan JK Pimpin IKA Unhas?”.

Selanjutnya bisa ditebak, sejumlah nama yang dianggap layak atau pantas memimpin IKA pasca JK disodorkan dalam konten berita yang merujuk pada hasil survei yang beredar di publik.

Bagi sebagian alumni pertanyaan mengenai “Siapa yang pantas menggantikan JK,” memicu pertanyaan balik, “Siapa JK dan apa prestasi terbaik beliau selama puluhan tahun menahkodai IKA Unhas?”.

Kalau pengganti JK diharapkan memiliki prestasi yang setara atau setingkat di bawah dengan apa yang pernah dirai JK tentu sulit untuk tidak mengatakan mustahil. JK itu dua kali jadi Wapres, beberapa kali jadi menteri, menjabat Ketua Umum PMI Pusat (Palang Merah Indonesia) serta Ketua Umum Pengurus Pusat DMI (Dewan Masjid Indonesia), birokrat, organisatoris, pengusaha, juru damai konflik serta sederet atribut lainnya. Namun apa semua itu yang jadi ukuran layak tidaknya seseorang memimpin IKA.

Mempertanyakan kelayakan atau kepantasan seseorang menduduki suatu jabatan publik merupakan pertanyaan leadership. Hanya saja apa yang dimaksud kepantasan sering direduksi sebatas gelar atau prestasi akademik, jabatan politik tertentu hingga kemapanan ekonomi.

Padahal visi, integritas, loyalitas, kemampuan leadership serta kepiawaian mengelola organisasi tidak selamanya berbanding lurus dengan status sosial maupun kemampuan ekonomi seseorang. Reduksi mengenai kepantasan memimpin IKA misalnya terlihat dari sejumlah survei yang menyodorkan segelintir nama yang dianggap pantas memimpin IKA Unhas.

Metode penjaringan dengan menggiring pilihan alumni pada sejumlah nama dengan reputasi tertentu tanpa sadar menutup peluang kandidat di luar nama yang tercantum dalam survei. Cara ini semakin parah bila diikuti mekanisme pembatasan pencalonan yang hanya lewat saluran tertentu, diusulkan IKA Fakultas, Wilayah dan Jurusan. Padahal idealnya hak mencalonkan diri sebagai kandidat IKA merupakan hak setiap alumni dengan persyaratan yang tidak memberatkan.

Komentar

VIDEO TERKINI