FAJAR.CO.ID -- Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur diklaim pemerintah meratakan pembangunan atar tdak terjadi Jawa Sentris.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara, adalah bukti keseriusan pemerintah agar tidak terjadi Jawa sentris.
"Sebagian besar APBN hanya berputar di Jawa, jadi gagasan pertama dan utama dari pemindahan IKN ini adalah agar Indonesia tidak menjadi Jawa sentris," kata Ali Ngabalin dikutip, Minggu, 30 Januari 2022.
Menurut Ali, pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kaltim bukan tanpa alasan.
Hal itu, karena Pulau Jawa selalu menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia.
Terlihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Pulau Jawa sebesar 57,55 persen terhadap PDB nasional, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III 2021.
Hal itu, menandakan perputaran ekonomi terbesar terjadi di Pulau Jawa.
Sementara itu, PDB di Pulau Kalimantan hanya tercatat sebesar 8,32 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,98 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45 persen.
"Dengan pemindahan IKN ini, perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat bergeser dan merata ke Pulau di luar Jawa, ini akan memutus mata rantai 'apa-apa Orang Jawa'," kata Ali Ngabalin.
Sementara itu, Akademisi dari Universitas Cenderawasih Dr Septinus Saa juga mendukung langkah visioner pemerintah.
Ia mencontohkan, bagaimana tata kelola pemerintahan di Australia menjadi lebih baik setelah Ibu Kota Negara Australia berpindah dari Sydney ke Canberra.
