Ia menyebut kebijakan Herman Khaeron yang tidak transparan membuat kader kecewa dan menimbulkan perpecahan.
Amirullah menduga, Herman Khairon tidak melaporkan salah satu dinamika penolakan Laporan Pertanggungjawaban pengurus DPD Demokrat Sulsel periode 2016-2021.
Amirullah berpandangan, di dalam aturan pelaksanaan Musda, Pertanggungjawaban Lpj hanya mengenal istilah diterima atau ditolak.
Menurutnya, jika mayoritas suara voting menolak, maka forum musda harus menegaskan Lpj ditolak. Begitupun sebaliknya.
Amirullah dkk menduga Herman Khairon sebagai utusan DPP dalam Musda tidak melaporkan dinamika ini secara utuh.
Ia menilai Herman membuat kesalahan dengan masih mencantumkan hasil Pertanggungjawaban Ni'matullah itu dengan "16 menolak, 8 menerima".
"Yang harus dicantumkan di situ adalah menolak. Ini ada hal krusial. Karena gara-gara Laporan dengan konsideran '16 menolak, 8 menerima' inilah, DPP harus kehilangan karena menetapkan kembali Ketua Demokrat yang LPJ-nya ditolak," kata Amirullah. (Ikbal/fajar)
