FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) meraih Kinerja Penyelenggara Bantuan Hukum Terbaik di Daerah Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2023.
Penghargaan ini diserahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana pada Rakor Program Pembinaan Hukum Nasional di Aula BPHN Jakarta, Kamis (29/2).
Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional berupaya untuk mereformasi dan meningkatkan kualitas Program Pembinaan Hukum Nasional.
“Dalam upaya tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional tentu tidak bisa sendiri dalam menentukan kebijakan serta dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, melalu pemberian penghargaan ini kami sangat menghargai dan mengapresiasi kontribusi dan aspirasi dari setiap kantor wilayah dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas Pembinaan Hukum Nasional,” Ungkap Widodo
Lebih lanjut, Widodo mengungkapkan bahwa BPHN selaku Pembina JDIHN akan melakukan pembinaan anggota JDIHN di wilayah dalam rangka ketersediaan dokumen hukum adat di wilayahnya. BPHN mendorong kantor wilayah untuk mendampingi wilayah hukumnya untuk melakukan pendokumentasian hukum salah satu contoh hukum adat.
“Selain itu kami juga mendorong PTN/PTS untuk menjadi anggota JDIHN dan mengintegrasikan dokumen hukum yg dimiliki,” Ungkap Widodo.
Sementara itu, Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati mengatakan bahwa rakor ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman terkait Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum, menyamakan persepsi terkait kegiatan didalam program pembinaan hukum yang ada di Kantor Wilayah, meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara BPHN dan Kantor Wilayah dan meningkatkan kualitas dan capaian kinerja program pembinaan hukum baik di Pusat dan Wilayah.
