Tahan Hibah Hotel-Restoran, Dispar Makassar Persulit Pengusaha

Senin, 11 Januari 2021 09:37

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kinerja Dinas Pariwisata (Dispar) Makassar sangat lamban. Hibah untuk pengusaha hotel dan restoran, tertahan tanpa kepastian.

Dana hibah sebesar Rp48,8 miliar seharusnya sudah dinikmati pengusaha triwulan III 2020 lalu. Sayangnya, hingga awal tahun ini, dana tak kunjung cair. Padahal sudah ada Rp24,4 miliar yang mengendap di rekening pemkot berbulan-bulan lamanya.

Dispar pun banyak alasan terkait persoalan ini. Awalnya mereka mengaku, dana tak bisa dicairkan karena berkas tak lengkap. Belakangan, ternyata sudah 69 hotel dan restoran yang lolos verifikasi, namun lagi-lagi tidak dicairkan.

Akhirnya Dispar kembali membuat alasan baru. Kali ini mereka berkilah proses lamban, karena beberapa pegawainya terpapar Covid-19.Padahal sudah tiga bulan pengusaha hotel dan restoran berjuang. Bolak-balik melengkapi berkas demi mendapatkan dana hibah pariwisata.

Kini mereka pun hanya bisa harap-harap cemas. Menanti tanpa kepastian. Pandemi sudah memukul cukup berat usaha mereka dan kini ada stimulus dari pusat, namun tak bisa dinikmati.

Pengamat Politik dan Pemerintahan, Andi Luhur Priyanto menilai Pemkot Makassar mestinya menyikapi serius hotel dan restoran yang telah memenuhi persyaratan. Bantuan harusnya bisa diurus lebih cepat agar, pengusaha yang terdampak bisa menikmatinya.

Menurutnya, hotel dan restoran yang memenuhi syarat harus diumumkan di media massa sebagai bentuk transparansi. Persoalan klasik di pemerintah, ungkap dia, lantaran aturan yang mestinya sederhana dibuat berbelit-belit.

Belum lagi saat ini hotel yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. “Sektor pariwisata termasuk sektor yang paling merasakan dampak pandemi Covid-19. Tentu disayangkan kalau hanya masalah teknis, sehingga mereka tidak merasakan sentuhan pemerintah,” kritiknya kemarin.

Dosen Unismuh Makassar itu menilai kinerja OPD yang masih lamban. Di tengah ketidakpastian perekonomian dan pandemi mestinya kerja cepat dan terukur sangat ditekankan. Jika dilakukan pembiaran justru menghambat proses pemulihan ekonomi.

“Untuk pemkot, akhirnya jadi kelihatan bagaimana kinerja pelayanan yang dilakukan pada sektor usaha pariwisata. Ini bukan hanya Dispar Makassar tetapi juga OPD lain terkait perizinan usaha. Dalam situasi ini semua harus dipermudah dan tentu saja harus sesuai aturan dan mekanisme,” terangnya.

Banyak AlasanKepala Seksi Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata (Dispar) Makassar, Safaruddin mengungkapkan, pemkot punya tiga kendala besar mengapa dana hibah pariwisata belum sempat dicairkan.

Penerimaan dana hibah tahap pertama semestinya dicairkan pada 16 Desember 2020. Hanya saja, waktu itu dianggap sangat singkat dengan batas pencairan pada 30 Desember.

“Tinggal beberapa hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir karena adanya libur dan cuti bersama,” ucap dia, Minggu, 10 Januari.

Dia juga mengaku sangat berhati-hati terkait pelaksanaan juknis dana hibah terhadap Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Termasuk mematuhi persyaratan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Dalam hal ini, pihaknya menyebut telah berupaya secara maksimal. Hotel dan restoran diberi kesempatan merampungkan seluruh dokumen administrasi. Termasuk dokumen pariwisata maupun keuangan hingga 30 Desember.

“Namun akan sangat riskan bila dicairkan pada tanggal tersebut dan rawan menjadi temuan dari pihak pemeriksa,” kata dia.

Alasan lainnya, penyebaran Covid-19 yang kian masif. Banyak pejabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bantuan dana hibah terpapar Covid-19. “Sehingga mempengaruhi kinerja penyelesaian dokumen verifikasi berkas dan dokumen pencairan,” sambungnya.

Di Makassar, tercatat ada 448 hotel dan 1.293 restoran. Dari situ, tidak cukup setengahnya yang menyetorkan permohonan sebagai calon penerima manfaat. Sampai saat ini, baru ada 50 hotel dan 19 restoran yang lolos verifikasi.

Syarat menerima dana hibah itu disebutnya tidak ribet. Hanya butuh nama perusahaan, alamat, NPWP, surat izin usaha pariwisata (SIUP)/tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), surat pernyataan, serta bukti pembayaran pajak di 2019.

“Dokumen tersebut dikumpulkan di Dinas Pariwisata kemudian di-review oleh Inspektorat. Kemudian diajukan ke bagian keuangan dengan menambahkan kelengkapan dokumen untuk pengajuan pencairan,” terangnya.

Dari semua syarat itu, Safar menyebut rata-rata terkendala pada TDUP. Banyak industri hotel dan restoran yang ternyata tidak mengantongi itu. Mereka baru bergegas melakukan pengurusan.

“Ada beberapa yang baru mengurus, ada juga yang kadaluarsa. Bahkan ada yang harus bolak-balik karena persyaratannya belum terpenuhi,” ucapnya.Soal kelanjutannya, Safar belum bisa memastikan. Dia mengaku masih menunggu petunjuk dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Untuk saat ini Dinas Pariwisata masih koordinasi dengan kementerian pariwisata untuk kemungkinan pengalihan dana hibah ke tahun 2021,” katanya. (ism-ans/iad)

Komentar

VIDEO TERKINI