Kemenkumham Raih WTP, Kakanwil Sulsel Ikuti Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Selasa, 29 Juni 2021 10:45

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto hadiri kegiatan Penyampaian Lapaoran Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2020 yang kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), via daring di Aula Rutan Makassar, Senin (28/06)

Pada kesempatan ini, kakanwil didampingi dengan Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto, Kalapas Kelas I Makassar Hernowo Sugiantoro, Kepala Rutan Makassar Sulistiadi, Kepala Rupbasan Makassar Arifuddin, Kepala Bapas Makassar Alfrida Kabag Umum Basir, Kasubag Keuangan Khomaini dan pengelola keuangan Kanwil Kemenkumham Sulsel

Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK Dr. Hendra Susanto meng apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham yang hadir dan kehadiran mereka sebagai wujud nyata komitmen atas pengelolaan keuangan Negara yang baik, akuntabel dan transparan.

Hendra menyampaikan, untuk memberikan opini atas laporan keuangan (LK) dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian LK dengan SAP (standar Akuntansi Pemerintah ), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan Perundang – undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

“Selamat kepada Menteri Hukum dan HAM serta seluruh jajarannya atas hasil tersebut. Ini bukan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham, ” ujar Hendra Susanto

Hendra mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2020, pihaknya tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan sehingga Menkumham dapat mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2020.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa sejak dirinya memimpin dan bertindak selaku pengguna anggaran, pihaknya telah berupaya keras agar pengelolaan keuangan dan BMN dilaksanakan secara trasnparan, akuntabel, efektif dan efisien guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran Kemenkumham benar – benar memberikan output yang menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas bagi masyarakat.

Komentar

VIDEO TERKINI