Polisi Menerbitkan SP3 pada Eks Kabid Paud Bone

Jumat, 18 Desember 2020 09:56
Belum ada gambar

Ilustrasi. (int)

FAJAR.CO.ID.CO.ID, WATAMPONE — Polisi memberikan kepastian hukum kepada eks Kabid Paud Disdik Bone, Erniati. Polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Alasannya bukti tidak cukup.

Padahal, 7 Oktober 2019 Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menetapkan empat tersangka kasus pengadaan buku Paud Disdik Bone yaitu, Erniati, Masdar, Ikhsan, dan Sulastri. Saat itu polisi menjabarkan perannya masing-masing sehingga alat bukti dinyatakan cukup untuk ditetapkan tersangka.

Sejak saat itu hanya tiga berkas yang dinyatakan polisi lengkap untuk dilimpahkan yakni, Masdar, Ikhsan, dan Sulastri. Ketiga tersangka itu sudah divonis. Sementara Erniati yang juga istri Wakil Bupati Bone, Ambo Dalle itu sampai saat ini belum juga dinyatakan lengkap berkasnya.

Sudah enam kali bolak-balik dari penyidik ke kejaksaan. Sekarang, berkas perkara Erniati sudah dihentikan. “Kasusnya dihentikan dan kemarin SP3-nya telah dibawa ke Kejaksaan,” kata Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Ardy Yusuf Kamis, 17 Desember.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, Angga Reksa mempertanyakan dasar SP3 tersebut bisa terbit. Sebab, sejak awal Erniati jelas perannya dengan tiga tersangka lainnya. “Pihak polisi juga jangan bertindak selaku hakim. Yang menilai dia bersalah atau tidak. Itu adalah wewenang hakim,” ucapnya.

Polisi kata Angga, tugasnya mencari alat bukti dan menetapkan tersangka lalu menyerahkan ke kejaksaan atau JPU untuk disidangkan. “Alat buktinya saya kira sudah ada. Selama ini sudah jadi tersangka,” sebutnya.

Perkembangan kasusnya juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Sebanyak 6 kali bolak balik. Jika berkas tersebut bolak balik, artinya ada petunjuk jaksa yang tidak dipenuhi oleh penyidik.

“Berarti persoalannya polisi yang harus mengurai petunjuk jaksa tersebut. Bukan dengan SP3. Ini kan kontras. Polisi tidak konsisten. Menjilat ludah sendiri,” bebernya.

Sementara Guru Besar Hukum UMI, Prof Hambali Thalib mengutarakan, kepastian hukum adalah memberi kepastian terhadap problem hukum yang dihadapi seseorang. Kalau status tadinya tersangka harus ada kepastian karena sudah lebih satu tahun. “Soal SP3 Erniati memberi kepastian bahwa perkaranya dihentikan. Penghentiannya tidak permanen. Namun dihentikan sementara,” ucapnya.

Artinya, kalau ada bukti baru yang menunjukkan cukup bukti maka perkara itu bisa dilanjutkan. Kalau penghentian SP3 ada beberapa alasan yakni tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan kedaluwarsa.

“Kalau saya dengar alasan penyidik tidak cukup bukti. Kalau memang tidak cukup bukti dari awalkan penyidik sudah melimpahkan. Berarti kalau sudah dilimpahkan itu cukup bukti,” bebernya.

Kasus ini menimbulkan pro dan kontra. Kenapa? Karena kasus ini tidak berdiri sendiri. Tiga tersangka sudah divonis. Kedudukan ibu wakil ini sangat sentral. Sebagai kepala bidang dalam hubungan kerja ada bisa ada kaitannya. Sedangkan dalam fakta tidak cukup bukti.

“SP3 ini bukan putusan. Ini penetapan dari penyidik karena tidak cukup bukti, dan kasusnya berlarut maka dihentikan. Penghentiannya ini sifatnya sementara,” sebutnya. (gun/ham)

Komentar

VIDEO TERKINI